Apa yang terjadi di Desa Pintu Padang Mandala Sena bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan bukti nyata rapuhnya tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak dasar rakyat.
Di saat listrik menjadi kebutuhan paling mendasar, warga justru dipaksa hidup dalam kegelapan akibat PLTS yang rusak dan dibiarkan terbengkalai tanpa arah penyelesaian.
Lebih ironis lagi, kondisi ini berlangsung bukan sehari dua hari. Kerusakan sudah lama terjadi, namun respons dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan nyaris tak terdengar. Tidak ada langkah cepat, tidak ada transparansi, bahkan tidak ada rasa urgensi terhadap penderitaan masyarakat.
Jika pembangunan hanya berhenti pada seremoni peresmian tanpa tanggung jawab pemeliharaan, maka proyek seperti PLTS ini patut dipertanyakan: apakah benar untuk rakyat, atau sekadar formalitas anggaran?
“Yang kami rasakan ini bukan sekadar gelap, tapi seperti ditinggalkan negara,” ungkap warga dengan nada kecewa.
Ketiadaan listrik telah melumpuhkan hampir seluruh sendi kehidupan warga. Anak-anak belajar dalam keterbatasan, aktivitas ekonomi tersendat, dan keamanan lingkungan semakin rentan.
Namun di tengah kondisi darurat ini, pemerintah justru terlihat abai—seolah persoalan ini tidak cukup penting untuk segera ditangani.
Situasi ini memunculkan kecurigaan publik yang semakin kuat: ada apa di balik mangkraknya fasilitas ini? Apakah ada kegagalan perencanaan? Kelalaian pengawasan? Atau justru indikasi pengelolaan yang tidak serius sejak awal?
Yang jelas, diamnya pihak terkait hanya mempertegas satu hal—bahwa rakyat kecil sering kali menjadi pihak yang paling mudah untuk diabaikan.
Warga kini tidak lagi sekadar berharap, tetapi mulai bersiap menuntut. Mereka memberi peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk segera turun tangan sebelum ketidakpuasan berubah menjadi gelombang protes terbuka.
“Kalau pemerintah terus menutup mata, maka kami yang akan membuka suara di jalan,” tegas warga.
Kasus ini bukan hanya tentang PLTS yang rusak, tetapi tentang rusaknya rasa tanggung jawab. Ketika infrastruktur dibiarkan mangkrak dan rakyat dipaksa bertahan dalam gelap, maka yang gagal bukan hanya program—melainkan sistem itu sendiri.