Ketua LLI, Adi Candra, menyatakan bahwa kondisi ini sangat memprihatinkan dan dapat merugikan petani serta menggagalkan program swasembada beras Presiden Prabowo di wilayah Lampung Utara dan Tulang Bawang Barat.
Ini tidak seharusnya terjadi, mengingat pemerintah sudah mengucurkan anggaran perawatan rutin puluhan milyar di tahun anggaran 2025, kata Adi Candra, dengan nada yang kritis. Rabu (4/2/2026)
Adi Candra meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit anggaran perawatan rutin yang direalisasikan untuk saluran irigasi Way Rarem dan meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas dan melakukan tindakan tegas jika terindikasi ada perbuatan tindak pidana korupsi.
Jika ada indikasi korupsi, maka harus diusut tuntas dan dihukum seberat-beratnya, tegas Adi Candra.
Selain itu, Adi Candra juga meminta pihak Balai Besar untuk segera memperbaiki saluran irigasi dan mengganti kerugian petani sawah jika ada kerugian yang dialami akibat kondisi saluran irigasi yang buruk.
Kami berharap pihak terkait dapat segera bertindak dan bertanggung jawab atas kondisi ini, pungkas Adi Candra.
Sampai berita ini diturunkan, pihak balai besar Saat dikonfirmasi via WhatsApp mengenai keluhan petani, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan (Kabid OP) BBWS Mesuji Sekampung, Samuelson Hansen Sianipar, Bungkam. Belum sedikitpun memberikan tanggapan.