SAMBAS, Jurnalisme.info-
Proyek peningkatan jalan yang dikerjakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sambas kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat. Alih-alih memberikan kenyamanan dan keselamatan, kondisi jalan justru dikeluhkan licin, berdebu, dan membahayakan pengguna, terutama saat hujan turun.
Keluhan tersebut mencuat melalui unggahan warga di media sosial yang menyoroti kondisi jalan berlapis aspal sertu yang dinilai tidak layak. Warga menyebut, meski anggaran proyek disebut-sebut besar, hasil di lapangan jauh dari harapan. Jalan menjadi licin saat hujan, debu beterbangan saat kering, bahkan disebut telah menyebabkan banyak pengendara motor terjatuh.
“Dana besar, tapi jalan seperti ini. Aspal sertu sudah dipakai, hujan sedikit saja licin. Banyak orang jatuh dari motor,” tulis salah satu warga dalam unggahan yang kini ramai diperbincangkan.
Lebih memprihatinkan, jalan tersebut berada di wilayah permukiman pedalaman yang sangat bergantung pada akses jalan sebagai urat nadi aktivitas warga. Anak-anak sekolah, ibu-ibu, hingga petani terpaksa melewati jalan berbahaya setiap hari. Kondisi ini memunculkan kemarahan dan kekecewaan publik terhadap kualitas pekerjaan proyek.
Warga juga secara terbuka mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran. Mereka menduga kuat adanya kejanggalan dalam pelaksanaan proyek, mulai dari kualitas material hingga metode pengerjaan. Bahkan, kata “korupsi” secara lantang disebut warga sebagai bentuk kekecewaan atas hasil pekerjaan yang dianggap asal jadi.
“Kalau kampung pedalaman terus diperlakukan seperti ini, seolah jadi kesempatan saja. Yang dipikirkan untung, bukan keselamatan masyarakat,” lanjut unggahan tersebut.
Foto papan kegiatan proyek dan kondisi jalan berlumpur yang beredar semakin memperkuat dugaan lemahnya pengawasan. Publik kini menanti penjelasan resmi dari Dinas Perkim Kabupaten Sambas: apakah proyek ini sudah sesuai spesifikasi teknis, atau justru menjadi contoh buruk pembangunan yang mengabaikan kualitas dan keselamatan.
Masyarakat mendesak Inspektorat, DPRD, dan aparat penegak hukum turun tangan melakukan audit menyeluruh. Jika benar ditemukan penyimpangan, warga meminta agar pihak-pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum.
Proyek pemerintah seharusnya menjadi solusi, bukan sumber masalah baru. Jalan yang dibangun dengan uang rakyat wajib menjamin keselamatan rakyat — bukan malah menjadi ancaman setiap kali hujan turun.