MUARA ENIM, Jurnalisme.info-
Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun I Desa Sukarami, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, kembali memunculkan potret buram proyek infrastruktur desa. Proyek yang dibiayai dari APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025 ini diduga kuat dikerjakan asal-asalan dan mengabaikan mutu pekerjaan.
Proyek dengan nilai kontrak Rp106.918.600 tersebut dikerjakan oleh CV MM Bersaudara Konstruksi dan mulai dilaksanakan pada 12 September 2025. Namun ironisnya, saat media melakukan kontrol sosial di lapangan pada 25 Desember 2025, kondisi fisik jalan sudah menunjukkan kerusakan serius.
Pantauan langsung di lokasi memperlihatkan material batu pada badan jalan banyak yang hancur, rapuh, dan tidak layak, meski usia proyek baru hitungan bulan. Fakta ini memicu dugaan bahwa kualitas material tidak sesuai spesifikasi teknis, bahkan berpotensi merugikan keuangan daerah.
Kejanggalan tersebut menuai sorotan tajam masyarakat. Warga menilai proyek ini tidak mencerminkan perencanaan yang matang maupun pelaksanaan yang profesional, terlebih jalan usaha tani merupakan akses vital bagi petani dalam mendukung aktivitas ekonomi desa.
“Kalau baru sebentar sudah rusak, ini patut dipertanyakan. Jangan-jangan materialnya memang bermasalah sejak awal,” ujar salah satu warga dengan nada kecewa.
Lebih jauh, kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan besar terhadap fungsi pengawasan dari dinas terkait dan konsultan pengawas. Masyarakat menilai pengawasan proyek terkesan lemah, sehingga membuka celah terjadinya pekerjaan yang tidak sesuai standar.
Media sebagai kontrol sosial mendesak Pemerintah Kabupaten Muara Enim, khususnya dinas teknis terkait, untuk segera melakukan audit lapangan, uji kualitas material, serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksana proyek. Jika ditemukan pelanggaran, masyarakat meminta tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.
Proyek infrastruktur yang bersumber dari uang rakyat bukan untuk dikerjakan asal selesai, melainkan harus menjamin kualitas, ketahanan, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Jika tidak, maka proyek semacam ini hanya akan menjadi contoh nyata pemborosan anggaran daerah.