Musyawarah Wilayah (Muswil) LKAAM Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Limapuluh Kota, yang digelar Selasa (16/9/2025), berubah jadi sorotan. Bukannya mempererat ninik mamak, Muswil justru memantik skandal: KAN Tanjung Balik mengaku tak diundang sama sekali.
Musyawarah Wilayah (Muswil) Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Selasa 16 September 2025, menyisakan tanda tanya besar. Agenda adat yang seharusnya jadi simbol persatuan ninik mamak malah memunculkan kekecewaan mendalam.
Pasalnya, Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Balik merasa dipinggirkan. Mereka mengaku tidak menerima undangan resmi untuk hadir, padahal Muswil tersebut membahas sekaligus memilih ketua LKAAM baru pasca berakhirnya masa kepengurusan lama.
Acara itu dihadiri Ketua LKAAM Kabupaten Limapuluh Kota, Camat dan Sekcam Pangkalan Koto Baru, Danramil, serta sejumlah ninik mamak dari nagari lain. Namun absennya KAN Tanjung Balik bukan karena menolak hadir, melainkan karena memang tidak dilibatkan sejak awal.
“Kami kecewa dan mempertanyakan sikap panitia. Mengapa KAN Tanjung Balik tidak diundang? Apakah kami sudah tidak lagi dianggap bagian dari Kecamatan Pangkalan Koto Baru?” tegas seorang Ninik Mamak Penghulu dari Tanjung Balik kepada awak media.
Pernyataan itu memunculkan dugaan serius adanya pengabaian—bahkan diskriminasi—terhadap KAN Tanjung Balik. Padahal secara administratif maupun adat, nagari tersebut jelas masih sah berada dalam wilayah Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
Absennya undangan ini memicu spekulasi adanya kepentingan tertentu di balik Muswil kali ini. Jika benar, hal itu tentu berpotensi meruntuhkan marwah lembaga adat yang seharusnya menjunjung nilai kebersamaan, musyawarah, dan keadilan.
Hingga berita ini diturunkan, panitia Muswil LKAAM Kecamatan Pangkalan Koto Baru belum memberikan klarifikasi. Publik adat kini menunggu penjelasan resmi agar kisruh ini tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar di tengah ninik mamak.
(Darul)