Deli Serdang | Jurnalis info-Kamis 28 Agustus 2025 Ratusan warga Desa Tandem Hilir I, Kecamatan Hamparan Perak, memadati kantor desa dalam aksi unjuk rasa besar-besaran yang berlangsung panas. Lebih dari 500 orang warga menuntut Kepala Desa Tandem Hilir I, Herianto, segera dicopot dari jabatannya setelah diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menjual tanah masyarakat kepada perusahaan arang seharga Rp400 juta.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, penjualan tanah itu disertai bukti surat penyerahan sebidang tanah serta transaksi uang tunai sebesar Rp250 juta dan transfer Rp150 juta langsung dari pihak perusahaan. Dugaan pengkhianatan terhadap amanah warga inilah yang memicu amarah massa hingga turun ke jalan.
Namun, aksi unjuk rasa kian memanas karena Kepala Desa Herianto dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak hadir di lokasi. Nomor telepon seluler mereka disebutkan tidak aktif, sehingga warga semakin murka. Alhasil, Camat Hamparan Perak sendiri yang turun tangan menemui massa.
Camat menyatakan mengapresiasi keberanian warga menuntut keadilan dan berjanji akan meneruskan desakan agar Kepala Desa segera diberhentikan. Setelah itu, perwakilan massa melakukan perundingan dengan unsur Muspika di ruang kantor desa.
Situasi sempat memanas ketika warga mendesak agar Kepala Desa dan BPD dihadirkan secara langsung. Massa ingin mendengar pertanggungjawaban mereka di hadapan publik. Ketegangan antara aparat keamanan dan warga tak terhindarkan, namun berhasil diredam setelah koordinator aksi turun tangan menenangkan massa agar tidak terjadi bentrokan.
Hasil perundingan akhirnya melahirkan kesepakatan bahwa pada Selasa, 2 September mendatang, perwakilan warga bersama seluruh anggota BPD dan pihak desa akan dipertemukan di kantor PMD Kabupaten Deli Serdang. Kesepakatan itu kemudian diumumkan oleh koordinator aksi, dan massa sepakat membubarkan diri secara tertib meski dengan wajah penuh kekecewaan.
Aksi unjuk rasa ini menjadi bukti bahwa kepercayaan warga terhadap Herianto sebagai Kepala Desa sudah runtuh. Teriakan "pecat kades" menggema sepanjang jalannya aksi, menjadi tanda jelas bahwa masyarakat tidak lagi bisa menerima pemimpin yang dianggap mengkhianati amanah mereka.
(Selamet)