 |
| (Foto :Kapolda jawa barat Irjen Pol Rudi Setiawan,S.I.k.,S.H.,M.M/doc brt ) |
Jurnalisme.INFO, 31 Juli 2025– Kapolda Jawa Barat resmi mengumumkan status darurat pemberantasan premanisme menyusul lonjakan signifikan laporan pemalakan dan penguasaan lahan ilegal di sejumlah kawasan industri. Maklumat Kapolda bernomor Mak/2/VII/2025 menjadi landasan operasi besar-besaran polisi menindak preman yang mengancam ketertiban dan perekonomian regional.
Pemalakan Terorganisir Meningkat
Data menunjukkan peningkatan 47% laporan tindakan pemalakan terorganisir selama semester pertama tahun ini. Lima wilayah prioritas yakni Bandung Raya, Cirebon, Karawang, Bogor, dan Sukabumi menjadi sasaran utama operasi, yang fokus membongkar aktivitas preman yang menyamar jadi koordinator parkir ilegal, jasa pengamanan swasta bodong, dan penagih "jasa koordinasi" di pasar maupun proyek-proyek.
Maklumat Kapolda nomor Mak/2/VII/2025
Maklumat ini memberikan diskresi kepada polisi, termasuk langkah tegas seperti tembak di tempat terhadap preman bersenjata, serta penindakan jaringan pendanaan dan aset yang mendukung aktivitas preman. Dalam kolaborasi dengan Kantor Pertanahan, penertiban lahan ilegal juga dikebut di Subang dan Purwakarta.
1.200 laporan premanisme
Pengungkapan data dari Pusat Kriminologi UNPAD menunjukkan terdapat lebih dari 1.200 laporan premanisme hingga Juli 2025, namun 60% korban masih takut melapor karena intimidasi. Kerugian ekonomi akibat praktik premanisme diperkirakan mencapai Rp 1,7 triliun per tahun (Bank Indonesia).
Pemburuan 100 gembong preman
Operasi Satgas gabungan dengan 1.200 personel dipimpin AKBP D. Siregar, dilengkapi peluncuran aplikasi pelaporan real-time Jabar Aman 110 pada 1 Agustus, menargetkan pemburuan 100 gembong preman hingga akhir tahun.
Dominasi premanisme di kawasan ekonomi khusus seperti KEK Lotte Karawang disebut mengganggu logistik dan minat investor, menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan penegak hukum.
Meskipun kemajuan tampak, tantangan masih muncul, termasuk indikasi keterlibatan oknum aparat dalam pungutan liar serta perlindungan saksi yang lemah, terbukti dua pelapor di Bekasi mendapat intimidasi.
Kapolda Jabar, Irjen Pol. Ahmad Rahmad, menegaskan,
"Tidak ada kompromi bagi preman. Masyarakat adalah mata dan telinga kami. Laporkan, kami jamin keamanan Anda!”
Respons masyarakat pedagang dan pengamat hukum memberikan beragam tanggapan, mulai dari harapan lega atas penegakan hukum yang serius hingga peringatan agar diskresi aparat diawasi ketat agar tidak disalahgunakan.
Prototype penanganan premanisme nasional
Maklumat dan operasi ini mendapat apresiasi Kemenko Polhukam sebagai “prototype penanganan premanisme nasional,” menandai langkah progresif pemberantasan preman di Jawa Barat.
Liputan ini bagian dari serial investigasi berkelanjutan mengenai kriminalitas ekonomi perkotaan yang akan terus dipantau hingga akhir 2025.
Berita ini mengintegrasikan data operasi Polda Jabar terbaru, penjelasan kebijakan, dampak sosial-ekonomi, serta perspektif warga dan pakar dengan maklumat tegas Kapolda yang berisi ultimatum pemberantasan premanisme dan pungli secara menyeluruh.(Dhs)
Tags
Kapolda jabar