Deli Serdang , Jurnalisme-Info Sebuah mimpi buruk tengah membelit Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Dana desa yang seharusnya menjadi nafas pembangunan, kini berubah menjadi jerat anggaran berdarah yang menyeret desa ke jurang kehancuran. Di balik angka-angka anggaran yang terlihat “resmi”, tercium bau amis korupsi yang menyengat—seperti bangkai keadilan yang dibiarkan membusuk di ruang kekuasaan.
2023: Tahun Pembantaian Dana — 43 Kegiatan, Tapi Hasilnya Hantu
Dengan anggaran Rp1,5 miliar lebih, tahun 2023 menjadi awal dari parade kegelapan.
Tercatat 43 kegiatan, namun bukti nyata nyaris nihil. Yang ada hanyalah laporan berlipat ganda, proyek fiktif, dan penggelembungan biaya bak upacara pemanggilan iblis anggaran.
Kejanggalan menghantui setiap halaman laporan:
Kegiatan diduplikasi seolah ingin menipu waktu.
Proyek pemeliharaan pemakaman Rp10 juta yang tak pernah tampak.
Empat “keadaan mendesak” senilai Rp72 juta per kegiatan—mengapa keadaan mendesak terasa begitu terencana?
Warga mulai bertanya, “Apakah uang kami dibakar dalam ritual korupsi berjemaah?”
2024: Dana Neraka — 18 Kegiatan, Tapi Bau Busuk Makin Menyengat
Tahun berikutnya, anggaran naik jadi Rp1,77 miliar. Tapi alih-alih pembangunan, yang tumbuh adalah kecurigaan.
Festival kemerdekaan Rp74 juta yang raib bak ditelan kegelapan.
Pelatihan kepemudaan, pembangunan sarana Posyandu, hingga kegiatan ganda “keadaan mendesak” bernilai ratusan juta rupiah… semua menyerupai jejak kaki siluman korupsi.
Pelaporan tak sinkron. Kegiatan saling tumpang tindih. Dana menguap seperti mantra sihir. Desa Paya Bakung seolah disihir untuk percaya bahwa pembangunan itu terjadi—padahal tak lebih dari ilusi licik.
Teror Sunyi: Kepala Desa Bungkam, Warga Hidup dalam Bayang-Bayang
Ketika awak media mencoba mengonfirmasi Kepala Desa Pariono pada Rabu, 28 Mei 2025, jawaban yang diterima hanyalah kesunyian mematikan. Diamnya lebih tajam dari tuduhan: sebuah konfirmasi dalam ketakutan.
Warga merasa terperangkap:
“Kami tak berani bicara… tapi semua ini membuat kami merasa hidup dalam kutukan.” “Jika benar dikorupsi, maka kami cuma menatap puing-puing janji.”
Suasana desa berubah muram. Bayang-bayang intimidasi menggantung di atas kepala setiap warga.
Laporan Hitam Telah Dilayangkan ke Kejaksaan — Jerat Hukum Menanti
Pada 19 Mei 2025, sebuah lembaga antikorupsi resmi melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Mereka menduga telah terjadi tindak pidana korupsi sistematis, terorganisir, dan kemungkinan melibatkan lebih dari satu pihak.
Apakah penegak hukum akan membiarkan luka ini menganga lebih lama? Atau akankah kutukan anggaran Paya Bakung segera dipatahkan oleh keadilan?
Desa Paya Bakung kini bukan sekadar kampung—tapi menjadi teater horor anggaran, tempat keadilan dicekik perlahan oleh tangan-tangan tak kasat mata.
(Selamet)