Padang, Jurnalisme.info-
Kapolda Sumatera Barat mendorong penataan dan legalisasi aktivitas pertambangan agar kegiatan tersebut memiliki aturan yang jelas sekaligus mencegah kerusakan lingkungan.
Jawari mengatakan, persoalan tambang ilegal tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan penindakan kepolisian.
Menurutnya, diperlukan pembahasan menyeluruh dengan melibatkan pemerintah daerah, instansi terkait, pakar, hingga masyarakat.
Hal itu disampaikan Jawari saat diwawancarai Media, Rabu (11/11/2026).
"Saat ini, saat kepemimpinan saya di Sumatera Barat, saya sedang memetakan semuanya. Saya lihat dari semua aspek. Untuk saat ini, saya mencari masukan, strategi apa yang paling tepat," kata Jawari kepada media
Ia mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk kepala dinas yang membidangi energi dan sumber daya mineral (ESDM) serta lingkungan hidup.
Diskusi juga dilakukan dengan sejumlah pakar untuk mencari solusi terbaik dalam menangani PETI.
Jawari menilai persoalan tambang ilegal memiliki banyak sisi yang harus dipertimbangkan.
Selain penegakan hukum, ada aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan.
Karena itu, ia menilai pelarangan dan penindakan semata bukan satu-satunya jalan keluar
Kan tidak bisa rekan-rekan, langsung dilarang. Maka itu, dengan kolaborasi bersama seluruh stakeholder, kita berpikir sama-sama untuk memikirkan PETI," ujarnya.
Jawari berharap, melalui penataan dan legalisasi pertambangan, nantinya terdapat aturan yang jelas mengenai lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan tambang maupun wilayah yang harus dilindungi.
Dengan begitu, aktivitas pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan, terutama yang berpotensi merusak lingkungan, tidak akan mendapatkan izin.
"Kalau sudah ada aturan, insyaallah semuanya tambang ilegal bisa kita buat sesuai aturan dan lingkungan kita jaga bersama-sama. Nanti tambang itu semua legal terwujud sehingga ada aturan lokasi mana yang boleh menambang," jelasnya
Publisher Anjasri,C.PIL,C.LWI
