CIBINONG, Jurnalisme.info-
Kasus kematian Rini Rohmawati di Cibinong tidak hanya menyisakan persoalan pidana terhadap tiga orang yang kini menjadi terdakwa. Perkara ini juga membuka persoalan serius mengenai keselamatan dan perlindungan pekerja rumah tangga (ART), khususnya mereka yang bekerja di lingkungan domestik dengan pengawasan yang terbatas.
Penasihat hukum ketiga terdakwa, Irman Bunawolo, menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong, Selasa (10/11/2026), menjadi tamparan bagi sistem pengawasan dan perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia.
Dalam pemeriksaan, terdakwa J mengaku pernah dipukul menggunakan botol Baygon karena menggunakan telepon seluler. Sementara terdakwa F menyampaikan bahwa dirinya pernah ditampar setelah diam-diam menggunakan telepon genggam milik majikan untuk menghubungi keluarganya di kampung halaman. Menurut F, para pekerja tidak diperbolehkan menggunakan telepon genggam di rumah tersebut.
Persidangan juga mengungkap keterangan mengenai dugaan perintah dan ancaman yang mendahului peristiwa penyiraman air panas terhadap Rini pada 27 Mei 2026.
Terdakwa J mengaku bahwa sehari sebelumnya, 26 Mei 2026, dirinya mendapat instruksi secara lisan dari Mami, panggilan untuk Hotmaida, anak dari Opa dan Oma selaku pemilik rumah. Instruksi tersebut berkaitan dengan hilangnya charger smartwatch milik Mami. J mengaku diminta menanyakan keberadaan charger kepada Rini dan menyiram korban dengan air panas apabila barang itu tidak ditemukan.
J juga menyampaikan bahwa dirinya diancam akan mengalami perlakuan serupa apabila tidak menjalankan instruksi tersebut. Keterangan ini turut diperkuat terdakwa D yang mengaku mendengar langsung pembicaraan tersebut.
Menurut Irman, keterangan mengenai pembatasan komunikasi, dugaan kekerasan terhadap pekerja, serta ancaman dalam hubungan kerja tersebut memperlihatkan betapa rentannya posisi pekerja rumah tangga.
“Ini menjadi tamparan bagi kita semua. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa praktik-praktik yang menyerupai perbudakan masih bisa terjadi di tengah kehidupan masyarakat modern. Pekerja rumah tangga seolah kehilangan kebebasan, berada dalam tekanan, bahkan menghadapi ancaman dan kekerasan. Ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa,” ujar Irman.
Ia menilai pekerjaan rumah tangga yang berlangsung di ruang privat tidak boleh menjadi alasan bagi lemahnya pengawasan negara. Justru karena aktivitas kerja berlangsung di dalam rumah pribadi, diperlukan perhatian lebih agar keselamatan dan hak-hak pekerja tidak luput dari perlindungan.
Padahal, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Menurut Irman, keberadaan regulasi tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan dan pengawasan yang nyata. Perlindungan ART tidak boleh hanya berhenti sebagai aturan di atas kertas.
“Pekerja rumah tangga juga pekerja yang memiliki hak atas keselamatan, martabat, kebebasan, dan perlakuan yang manusiawi. Negara dan seluruh pemangku kepentingan harus hadir memastikan hak-hak itu benar-benar terlindungi,” tambahnya.
Irman juga meminta agar proses hukum tidak hanya berhenti pada tiga terdakwa apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain.
“Apabila terbukti ada pihak lain yang memerintahkan, mengancam, atau memiliki peran dalam peristiwa yang menyebabkan hilangnya nyawa korban, pihak tersebut harus diungkap dan diproses sesuai hukum. Jangan sampai ada pihak yang terlibat luput dari pertanggungjawaban,” tegasnya.
Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban, Advokat Fae Sarumaha, menyebut fakta persidangan menjadi petunjuk baru bagi pihaknya untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Ia menyatakan keterangan para terdakwa yang disampaikan di bawah sumpah akan dijadikan bahan untuk membuat laporan polisi terhadap pihak-pihak yang disebut memerintahkan maupun mengancam para terdakwa.
Fae mengatakan pihaknya menghormati hak Hotmaida untuk membantah keterangan yang disampaikan para terdakwa. Namun, menurutnya, perkara ini harus dilihat dari keseluruhan rangkaian peristiwa, termasuk bagaimana para pekerja rumah tangga diperlakukan sebelum kejadian.
“Bagi kami, fakta persidangan hari ini menjadi petunjuk baru. Keterangan para terdakwa di bawah sumpah akan kami jadikan bahan untuk membuat laporan polisi terhadap pihak-pihak yang disebut memerintahkan dan mengancam mereka. Kami ingin seluruh rangkaian peristiwa ini dibuka secara terang,” ungkap Fae.
Ia juga menegaskan bahwa perjuangan mencari keadilan bagi Rini tidak boleh berhenti pada pihak-pihak yang saat ini telah menjadi terdakwa.
“Siapa pun yang terbukti terlibat, baik yang memerintahkan, mengancam, menyembunyikan fakta, maupun mengaburkan peristiwa sebenarnya, harus dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum. Kami berjuang untuk keadilan bagi korban,” tegasnya.
Fae menambahkan, bantahan dari pihak yang disebut dalam persidangan merupakan hak yang bersangkutan. Namun, ia berharap proses hukum tidak hanya berfokus pada pernyataan dan bantahan, melainkan menelusuri secara utuh bagaimana peristiwa tersebut bermula hingga menyebabkan Rini meninggal dunia.
Di sisi lain, ketiga terdakwa menyatakan tidak memiliki konflik pribadi maupun pertengkaran dengan Rini. Mereka menggambarkan korban sebagai sosok yang baik, menyenangkan, mudah bergaul, dan penurut. Ketiganya juga telah mengakui perbuatan mereka serta menyampaikan penyesalan di persidangan.
Irman berharap Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap secara menyeluruh. Menurutnya, keadilan bagi korban harus berjalan beriringan dengan pengungkapan seluruh pihak yang bertanggung jawab.
Tragedi ini, lanjutnya, harus menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi sistem pengawasan serta perlindungan pekerja rumah tangga. Jangan sampai ruang domestik menjadi tempat berlangsungnya kekerasan, pembatasan kebebasan, dan perlakuan tidak manusiawi tanpa pengawasan yang memadai.
