LAMPUNG UTARA, Jurnalisme.Info-
Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Lampung Utara melakukan audiensi bersama jajaran Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Lampung Utara pada Selasa, 11 Agustus 2026, bertempat di Kantor ATR/BPN Kabupaten Lampung Utara. Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi dan koordinasi untuk membahas berbagai program pertanahan sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Audiensi diikuti oleh tim pengurus PWRI Lampung Utara dan diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, Mety Ratna Kandia, S.H., M.H., bersama jajaran terkait.
Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi agenda silaturahmi kelembagaan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menggali informasi mengenai program, mekanisme pelayanan, serta berbagai hal yang perlu diketahui masyarakat dalam mengurus administrasi pertanahan.
Dalam audiensi, PWRI Lampung Utara mendorong agar informasi mengenai pelayanan pertanahan dapat disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami masyarakat. Hal ini dinilai penting mengingat persoalan tanah berkaitan langsung dengan kepastian hukum, kepemilikan, pemanfaatan dan perlindungan hak masyarakat.
Salah satu hal penting yang perlu dipahami masyarakat adalah pentingnya memastikan dokumen dan status tanah sebelum melakukan transaksi maupun pengurusan hak. Masyarakat juga perlu memahami bahwa proses pertanahan memiliki tahapan administratif dan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kantor Pertanahan Lampung Utara sendiri dalam beberapa kegiatan sebelumnya juga mendorong penguatan tertib administrasi pertanahan. Salah satunya melalui koordinasi mengenai integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB, yang bertujuan mendukung sinkronisasi data pertanahan dan perpajakan.
Selain itu, kepastian legalitas tanah juga menjadi bagian penting dalam mendukung program pembangunan daerah. Pada Juli 2026, misalnya, Kepala Kantor Pertanahan Lampung Utara Mety Ratna Kandia menyerahkan sertifikat lahan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk mendukung pembangunan Program Sekolah Rakyat.
Dari sisi edukasi publik, masyarakat diharapkan tidak mudah menyerahkan pengurusan tanah kepada pihak yang tidak jelas kewenangannya. Setiap pemohon sebaiknya memastikan persyaratan, biaya resmi, tahapan dan jangka waktu pelayanan melalui kanal resmi Kantor Pertanahan.
PWRI Lampung Utara menilai keterbukaan informasi menjadi salah satu bagian penting dalam membangun pelayanan publik yang transparan. Media memiliki peran untuk menyampaikan informasi yang benar sekaligus memberikan edukasi agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya ketika berhubungan dengan pelayanan pertanahan.
Audiensi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara PWRI Lampung Utara dengan ATR/BPN dalam menyampaikan informasi pertanahan kepada masyarakat secara objektif, berimbang dan edukatif.
Dengan komunikasi yang terbuka antara lembaga pemerintah, insan pers dan masyarakat, diharapkan berbagai persoalan pertanahan dapat lebih mudah dipahami dan diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum.
