H.Benny Utama,SH,MM.,Anggota DPR - RI Fraksi Golkar Laksanakan Sarasehan Kebangsaan di Panti Selatan
Pasaman,Jurnalisme info.-
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar kegiatan Sarasehan Kebangsaan dengan mengangkat tema “Mengenal MPR RI, Memahami Peran, Fungsi dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi dan Penjaga Kedaulatan Rakyat.”
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh H. Benny Utama, S.H., M.M., Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), bertempat di halaman Kantor Wali Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, Jumat (13/11/2026), mulai pukul 16.00 WIB.
Sarasehan kebangsaan ini dihadiri oleh sejumlah unsur pemerintahan, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat Kecamatan Panti. Turut hadir Bapak Kapolsek Panti, Wali Nagari Panti Selatan Didi Al Amin, S.P., para ninik mamak, tokoh masyarakat Kecamatan Panti, Bundo Kanduang, tokoh pemuda, serta para peserta undangan lainnya.
Menariknya, dalam kegiatan sarasehan tersebut juga dihadirkan pemateri dari kalangan akademisi Universitas Ekasakti Padang, yakni Dr. Firdaus, yang menyampaikan materi mengenai fungsi dan peran hukum di tengah kehidupan masyarakat.
Kehadiran akademisi sebagai pemateri memberikan tambahan wawasan bagi peserta, khususnya mengenai pentingnya memahami hukum, menaati aturan yang berlaku, serta menjadikan hukum sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dalam pemaparannya, Dr. Firdaus membahas pentingnya keberadaan hukum dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga menjadi instrumen untuk menciptakan ketertiban, memberikan kepastian, melindungi hak setiap warga negara, serta menjaga keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.
Pemahaman hukum sangat diperlukan oleh masyarakat agar setiap persoalan yang muncul dapat disikapi dan diselesaikan melalui mekanisme yang benar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di tengah kehidupan masyarakat nagari yang masih menjunjung tinggi adat istiadat, nilai kebersamaan, dan musyawarah, pemahaman terhadap hukum menjadi hal yang sangat penting. Adat dan hukum diharapkan dapat berjalan secara harmonis sesuai dengan kedudukan serta ketentuan yang berlaku.
Materi yang disampaikan tersebut juga menjadi pengingat bahwa kesadaran hukum bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
Sementara itu, melalui tema besar yang diangkat dalam Sarasehan Kebangsaan, kegiatan ini juga memberikan pemahaman mengenai kedudukan, tugas, fungsi, serta kewenangan MPR RI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
MPR RI memiliki kewenangan konstitusional, di antaranya mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta menjalankan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Selain itu, MPR RI juga memiliki peran penting dalam menyosialisasikan Empat Pilar MPR RI, yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu bangsa.
Keempat pilar tersebut merupakan landasan penting dalam membangun karakter bangsa, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sarasehan kebangsaan ini menjadi salah satu momentum penting untuk memperkuat wawasan kebangsaan sekaligus membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami konstitusi dan hukum sebagai landasan kehidupan bernegara.
Kegiatan ini juga menjadi ruang komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat. Melalui dialog dan pertukaran pandangan, masyarakat memiliki kesempatan untuk memperluas wawasan, menyampaikan aspirasi, serta memahami bagaimana sistem ketatanegaraan Indonesia berjalan sesuai amanat konstitusi.
Kehadiran berbagai unsur masyarakat, mulai dari pemerintah nagari, kepolisian, ninik mamak, Bundo Kanduang, tokoh masyarakat hingga generasi muda, menunjukkan bahwa penguatan wawasan kebangsaan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa.
Masyarakat di tingkat nagari merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konstitusi, hukum, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya menjaga persatuan harus terus ditanamkan dan dikembangkan.
Dalam konteks kehidupan masyarakat Pasaman yang memiliki keberagaman latar belakang, semangat persatuan, toleransi, gotong royong, dan kebersamaan menjadi modal sosial yang harus terus dijaga.
Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah belah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa yang lebih maju, adil, dan bermartabat.
Kegiatan Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Nagari Panti Selatan tersebut bukan sekadar pertemuan formal, melainkan juga menjadi sarana edukasi kebangsaan, pendidikan konstitusi, serta peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat.
Dengan adanya materi mengenai peran dan kewenangan MPR RI serta fungsi hukum di tengah masyarakat, peserta mendapatkan tambahan perspektif tentang pentingnya hubungan antara konstitusi, hukum, demokrasi, dan kehidupan sosial.
Pada akhirnya, pemahaman terhadap kebangsaan dan hukum diharapkan tidak hanya berhenti pada kegiatan sarasehan, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.
Mengenal MPR RI berarti memahami sistem ketatanegaraan Indonesia. Memahami hukum berarti mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara. Menjaga persatuan berarti ikut bertanggung jawab atas masa depan bangsa.
Melalui Sarasehan Kebangsaan ini, diharapkan tumbuh masyarakat yang semakin sadar konstitusi, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta memiliki komitmen kuat dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Anjasri,C.PIL,C.LWI
