KUA-PPAS Perubahan APBD Labuhanbatu 2026 Disepakati, DPRD Tekankan Transparansi Pengelolaan Anggaran

LABUHANBATU, Jurnalisme.info-

Perubahan arah kebijakan anggaran Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2026 memasuki tahapan penting. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu bersama DPRD resmi menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kesepakatan tersebut dituangkan melalui penandatanganan nota kesepakatan oleh Bupati Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG, MKM bersama pimpinan DPRD dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD Labuhanbatu, Senin (31/8/2026).

Dokumen Perubahan KUA dan PPAS tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi Pemkab Labuhanbatu untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Bupati Maya Hasmita menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah terlibat dalam pembahasan hingga tercapainya kesepakatan.

Menurutnya, proses pembahasan yang dilakukan bersama legislatif merupakan bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan anggaran dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Sinergi dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan DPRD membuat proses pembahasan berjalan lancar hingga menghasilkan kesepakatan yang menjadi landasan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” ujar Maya.

Ia berharap program dan kegiatan yang nantinya masuk dalam Perubahan APBD mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan pelayanan publik, pembangunan daerah serta penguatan perekonomian.

Sementara itu, Ketua DPRD Labuhanbatu Arjan Priadi Ritonga menegaskan, kesepakatan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan daerah.

Menurut Arjan, pengelolaan anggaran harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.

“Nota kesepakatan ini menjadi komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” kata Arjan.

Dengan disepakatinya Perubahan KUA dan PPAS, proses pembahasan Perubahan APBD Labuhanbatu 2026 akan berlanjut pada penyusunan dan pembahasan Ranperda Perubahan APBD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Sekdakab Labuhanbatu Abdi Jaya Pohan, SH, MH, para asisten, Kasdim 0209/LB, perwakilan Polres Labuhanbatu, anggota DPRD, pimpinan OPD serta jajaran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Fauzan

Baca Juga