Menurut Ibrahim, ucapan tersebut tidak sejalan dengan semangat kemitraan antara pemerintah daerah dan insan pers yang selama ini telah terbangun, khususnya dalam kondisi darurat pascabencana.
“Pernyataan yang terkesan membeda-bedakan media lokal dan media nasional sangat kami sayangkan. Media lokal memiliki peran strategis dan kontribusi nyata dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama di wilayah terpencil yang tidak selalu terjangkau media nasional,” ujar Ibrahim Daud pada Senin 19 Januari 2026.
Ia menegaskan bahwa wartawan lokal merupakan garda terdepan dalam penyampaian informasi daerah, termasuk saat terjadi bencana alam, ketika akses, jaringan, dan fasilitas sangat terbatas.
“Dalam banyak peristiwa, media lokal justru menjadi sumber utama informasi awal. Tanpa kerja wartawan lokal, banyak fakta di lapangan tidak akan terangkat ke ruang publik,” tegasnya.
Ibrahim juga mengingatkan bahwa pejabat publik memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menghormati kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Kami berharap Wakil Bupati Aceh Tengah dapat memberikan klarifikasi secara terbuka dan menyampaikan permintaan maaf kepada insan pers, agar persoalan ini tidak berkembang menjadi preseden buruk bagi hubungan pemerintah dan media di daerah,” katanya.
Lebih lanjut, FORWAGA, kata Ibrahim, mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat komunikasi dan kemitraan yang setara dengan seluruh media, tanpa membedakan latar belakang atau jangkauan media.
“Pers adalah mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jika kemitraan ini dirusak oleh pernyataan yang tidak pantas, maka yang dirugikan bukan hanya wartawan, tetapi juga masyarakat luas,” pungkas Ibrahim Daud.
Liputan:(Alamsyah)