Notification

×

Iklan

 


Iklan

 


Tag Terpopuler

Diduga Kades Sanrobone Diskriminasi Bantuan Aspirasi Bedah rumah

Sabtu, 28 September 2024 | September 28, 2024 WIB | 0 Views Last Updated 2024-09-28T08:13:32Z


BUTUH BANTUAN HUKUM?
Diduga Kades Sanrobone Diskriminasi Bantuan Aspirasi Bedah rumah 

Jurnalisme.info l Takalar - Dalam informasi yang berhasil dihimpun oleh awak media, Daeng Gassing, seorang warga Sanrobone, teridentifikasi sebagai penerima program bedah rumah yang merupakan aspirasi dari Anggota DPR RI Hamka B Kady dari Partai Golkar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan rumah yang layak huni.(28/09/2024)

Namun, situasi menjadi pelik ketika nama Daeng Gassing diduga diganti oleh Kepala Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar. Dugaan penggantian ini menciptakan kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait transparansi dan keadilan dalam distribusi bantuan sosial yang seharusnya disalurkan kepada mereka yang membutuhkan.

Ironisnya, Daeng Gassing diketahui tidak mendukung kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa yang lalu. Banyak pihak berpendapat bahwa ketidaksukaan tersebut mungkin menjadi alasan di balik penggantian namanya sebagai penerima bantuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi terhadap warga yang memiliki pandangan politik berbeda.

Sementara kepala Desa Sanrobone Asis Maluddin saat dikonfirmasi melalui telepon WhatsApp pribadi nya ,Sabtu(28/9/2024) menuturkan bahwa dirinya tidak pernah menolak warganya yang menerima bantuan hanya saja ada sepuluh penerima manfaat bedah rumah dan hanya daeng Gassing belum layak menerima dan masih ada yang lebih layak.

"Jadi Daeng Gassing itu belum layak menjadi penerima manfaat masih ada yang lebih layak lagi mendapatkan" ujar kades Asis Maluddin 

Situasi ini juga menjadi sorotan bagi para pengamat sosial dan politik, yang mendesak agar pemerintah daerah lebih memperhatikan mekanisme penyaluran bantuan agar tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau politik. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas dalam program-program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. 
( Bersambung)

×
Berita Terbaru Update